9 petani asal Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang melakukan long march dengan berjalan kaki dari Malang ke Jak...
 |
| 9 petani asal Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang melakukan long march dengan berjalan kaki dari Malang ke Jakarta untuk mengadukan nasib mereka ke Presiden Jokowi. |
JAKARTA-Banyaknya lahan milikPT Perkebunan Nasional (PTPN) yang
dibiarkan tanpa dikelola alias menjadi lahan tidur menjadi sorotan Komisi VI
DPR RI. Pasalnya, kondisi tersebut akan berpotensi pada hilangnya asset negara
itu atau menjadi sengketa dengan warga sekitar yang berinisiatif mengelola
lahan milik PTPN. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Andreas
Eddy Susetyo.
Karena itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini meminta PTPN agar
menyerahkan lahan tidur yang mereka miliki untuk dikelola warga sekitar.
Tentunya, hal itu didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan. Disatu
sisi, warga bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk sumber kehidupan. Dilain
sisi, PTPN mendapat keuntungan dari sewa lahan kepada warga.
“Selain itu, asset PTPN pun aman dari penyerobotan atau perusakan,
karena warga sekitar akan ikut menjaga lahan itu,” tutur Andreas, usai hearing
dengan petani penggarap lahan dari Malang, Kamis (13/4).
Anggota parlemen asal daerah pemilihan Jatim V yang meliputi
wilayah Malang Raya itu mengingatkan, kerjasama usaha (KSU) antara pihak PTPN
dengan warga penggarap lahan harus dilakukan secara transparan dan saling
menguntungkan. Karena itu, Andreas menyayangkan terjadinya sengketa lahan
antara warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan (Sumawe), Kabupaten
Malang dengan PTPN XII Pancursari.
Menurutnya, kalau kedua pihak mau bermusyawarah tak perlu ada
sengketa lahan antara warga dengan PTPN. Terlebih, sengketa lahan yang terjadi
belakang kerap diwarnai bentrokan fisik. Karena itu, DPR RI
mengambil inisiatif untuk menerima 9 perwakilan warga Tegalrejo untuk mendengar
langsung permasalahan yang ada.
“Warga Tegalrejo, Malang ini jalan kaki dari Malang hingga Jakarta
untuk mengadukan masalah mereka kepada Presiden Jokowi . Saat sudah
berada di daerah Cikampek, kami menjemput mereka ke DPR. Kami akan perjuangkan
aspirasi warga dari parlemen,” tegas Andreas.
Sementara itu, Ari Ismanto mengungkapkan, dirinya bersama 8 warga
Tegalrejo lainnya memutuskan jalan kaki dari Malang ke Jakarta karena mediasi
yang difasilitasi oleh Muspika Kabupaten Malang selalu berakhir buntu. Karena
itu, pihaknya memutuskan untuk mengadukan masalah ini langsung ke Presiden
Jokowi.
“Mediasi di Malang sudah buntu, karena kami putuskan mengadukan masalah
ini kepada Presiden. Tapi di Cikampek, kami dijemput dan diantar bertemu
anggota DPR RI. Kami berharap mereka (DPR RI) bisa memperjuangkan nasib kami,”
ucap pria yang juga kepala desa Tegalrejo ini.
COMMENTS